Banyak orang berpendapat,
demokratisasi yang berlangsung sejak 1998 tidak membawa kesejahteraan
masyarakat. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, dengan argumentasi dan
data yang saya sajikan.
Demokratisasi
merupakan perjalanan atau proses menuju demokrasi, proses dari demokrasi
tidaklah mudah dan cepat untuk mencapai suatu tujuan. Demokrasi hanyalah sebuah
alat atau sistem yang digunakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik sarana maupun prasarana untuk memfasilitasi masyarakat demi
mencapai kesejahteraan. Masyarakat harus mampu untuk menerima segala perubahan
yang dialami saat proses demokrasi tersebut sehingga membuat setiap masyarakat
harus memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan. Demokrasi yang telah dijalani bangsa Indonesia kurang lebih 10
tahun ini telah membawa hal yang positif baik dalam hak berbicara, hak
berkumpul, hak berpartisipasi dalam pemerintahan.
Demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat baik secara langsung
atau disebut juga dengan demokrasi langsung atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan). Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu terbentuk dari
kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sisten politik yang
muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno,
khususnya Athena. Demokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat dan kebebasan dan berpendapat.
Peristiwa
Mei 1998 sebagai awal dari reformasi di Indonesia menjadi tonggak awal
demokratisasi yang sesungguhnya di Indonesia. Demokratisasi politik,
demokratisasi ekonomi atau kesejahteraan rakyat, dan demokratisasi dalam segala
bidang. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai
versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah
demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan
mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang
dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang
saat ini masih dalam masa transisi.
Masa
reformasi tahun 1998 sistem demokrasi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sudah terlihat
baik, hal ini ditandai dengan adanya pemilu yang berlangsung secara juju, adil,
langsung dan bebas dalam memilih wakil rakyat. Setelah tahun 1998, tahun 2004
masa menuju transisi demokratisasi yang sesungguhnya telah dilakukan proses
demokratisasi di Indonesia yaitu pemilu legeslatif dan pemilu eksekutif secara
langsung oleh rakyat. Hal inilah yang merupakan proses demokratisasi yang lebih
matang dan peristiwa ini merupakan cermin demokratisasi di Indonesia dan
terlaksananya pemilu secara aman, damai, jujur dan transparan.
Demokrasi
di Indonesia telah berjalan dengan baik sehingga menjadikan Indonesia sebagai
negara dengan populasi keempat besar dunia yang berhasil melaksanakan
demokrasi. Demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan
dan kemajuan yang sangat baik, sebagai contoh: dari segi kebebasan,
berpendapat, berkeyakinan, dan berkumpul tanpa ada batasan yang membatasi.
Proses demokratisasi ini akan berlangsung lama dan secara terus menerus
sehingga membuat masyarakat akan lebih sejahtera lagi.
Demokrasi
yang dijalankan oleh negara barat atau demokrasi di Negara Barat tidak dapat
dilaksanakan sebagai demokrasi di Indonesia karena tidak sesuai dengan kondisi,
situasi dalam masyarakat budaya Indonesia. Seandainya Indonesia mengikuti
demokrasi barat maka tidak akan menghasilkan kesejahteraan dan tidak membantu
menciptakan keadilan, sebab demokrasi bukanlah tujuan akhir sebuah bangsa
melainakn sarana.
Teori
demokrasi adalah pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, yang
merupakan satu sarana untuk mencapai tujuan bersama. Model demokrasi terbagi
atas dua yaitu, (1) Demokrasi Partisipatif/Demokrasi Langsung, yaitu suatu
sistem dimana pengambilan keputusan tentang permsalahan umum melibatkan warga
negara secara langsung. (2) Demokrasi Liberal/demokrasi Perwakilan, yaitu suatu
sistem yang menggunakan “pejabat” yang dipilh untuk mewakili kepentingan atau
pendapat warga negara daalam kerangka aturan undang-undang.[1]
Kesejahteraan
merupakan arah menuju keadaan yang baik, di mana masyarakat dalam keadaan
sehat, makmur dan damai.
Kesejahteraan hidup merupakan keinginan setiap orang dan kesejahteraan sosial merupakan pelayanan yang diberikan
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan wajib
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya diseluruh bidangnya, baik
ekonomi, sosial, politik, hankam dan sebagainya. Pemerintah sebagai kepala di
suatu negara wajib memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan
memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak hal yang
membuat suatu negara maupun setiap individu bisa menjadi sejahtera dengan
melakukan hal-hal baik dengan tidak melakukan yang haram. Tingkat kesejahteraan
dapat diukur melalui indikator-indikator untuk menyatakan suatu daerah atau
negara maupun setiap warga dikatakan memiliki kesejahteraan.
Indikator
kesejahteraan dapat dilihat melaui: (1) Jumlah dan pemerataan pendapatan.
Kondisi ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan
lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. (2) Pendidikan yang
semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan
nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah
merupakan impian semua orang. (3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan
merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan.
Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama
dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan
kesejahteraan dirinya
Sistem
demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesi selalu dikaitkan dengan
kesejahteraan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Masyarakat meyakini demokrasi akan membawa pengaruh positif terhadap dinamika
pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut
akan membawa implikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi pada masa sekarang ini yaitu pada masa
reformasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan bangsa
Indonesia. Keadaan ini dapat dilihat dari tingkat perekonomian Indonesia setiap
tahunnya yang selalu meningkat. Selain itu pada saat sekarang ini pemerintah
selalu mencoba untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat pedesaan dengan
adanya Menteri Daerah Tertinggal untuk membina masyarakat Indonesia agar lebih
sejahtera. Kesejahteraan yang dialami masyarakat Indonesia juga dapat dilihat
dari tingkat mobilitas masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan
mobil semakin bertambah yang membuat suasana jalanan semakin macet.
Data yang dapat memberikan informasi mengenai kesejahteraan
bangsa Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011
triwulan kedua yang bertambah sebesar 6,5%.[2] Kesejahteraan
masyarakat dapat juga dilihat dari semakin tingginya minat masyarakat untuk
membeli barang dan jasa yang bukan barang primer melainkan barang terier dengan
berbelanja ke pusat perbelanjaan. Selain itu masyarakat juga banyak yang
merupakan kelas ekonomi menengah dengan adanya pekerjaan yang mereka tekuni.
Beberapa fakta diatas dapat menunjukkan seberapa besar kesejahteraan yang
dialami bangsa Indonesia saat ini sebelum pada masa orde lama maupun orde baru.
Melihat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia pada
masa demokrasi saat ini telah mengalami kenaikan yang baik sekitar 13% dari
tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sekitar Rp.27 Juta atau setara dengan
US$3.004,9 sepanjang 2010 dari tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan
perkapita ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini tidak mengalami
ketidasejahteraan dan setiap tahun mengalami peningkatan pendapatan perkapita.[3]
Sarana dan fasilitas yang teah
diberikan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia
adalah adanya upaya pengembangan usaha kecil menegah (UKM) yang dilakukan oleh
Menteri UKM dan Koperasi. Salah satu yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu ialah
pemberian modal untuk membuka usaha rumah tangga. Pemberian modal bagi usaha
kecil menengah ini dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakat Indonesia saat
ini[4]. Hal ini sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka wujud
mensejahterakan rakyat Indonesia di daerah kecil untuk meningkatkan pendapatan.
Upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mensejahterakan masyarakatnya sangatlah banyak sebab pada masa demokrasi
saat ini pemerintah mencoba memberikan segala fasilitas bagi rakyat Indonesia
untuk menunjang kehidupan yang lebih baik sehingga demokrasi pun dapat
terlaksana dengan baik. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat berpartisipasi
dalam menjalankan sistem demokrasi yang telah dilaksanakan di negara Indonesia
dengan mendukung pemerintah dengan saling bekerjasama.
Kesimpulan:
Demokrasi
yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia merupakan alat dan sarana untuk
menjadikan bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Pemerintah Indonesia hanyalah
sebagai fasilitator yang mengarahkan rakyatnya ke arah yang lebih baik lagi dan
dapat lebih terarah.
Kesejahteraan
yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia tidak hanya harus melalui pemerintah
saja tetapi masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mencapai
kesejahteraan tersebut. Sehingga kesejahteraan yang telah dialami masyarakat
Indonesia pada saat ini bisa lebih baik ditahun yang akan datang selama proses dari demokrasi itu
berlangsung.
Dengan
argumentasi yang saya sampaikan maka saya tidak setuju apabila demokratisasi
yang telah berlangsung selama ini tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa
Indonesia.
[1] Held, D. 2006: Models of Democracy, edisi bahasa
Indonesia. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
[2] Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan II-2011
mencapai 2,9 persen dibanding triwulan I-2011 (q-to-q) dan apabila dibandingkan
dengan triwulan yang sama tahun 2010 mengalami pertumbuhan 6,5 persen (y-on-y).
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2011 dibandingkan
dengan semester I-2010 tumbuh sebesar 6,5 persen.
[3] Data BPS. www.bps.go.id . Pada 2009, pendapatan per kapita mencapai Rp23,9 juta atau
US$2.349,6. Sementara, untuk Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga
meningkat dari Rp23,1 juta atau US$2.267,3 di 2009 menjadi Rp26,3 juta atau US$2.920,1
di 2010 atau terjadi peningkatan sebesar 13,9%.
[4] Asosiasi Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) telah memberikan pendampingan kepada
kalangan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) industri kreatif di Indonesia.
Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM. Deputi Bidang
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Chairul
Djamhari menyatakan, pihaknya telah memberikan pendampingan dan bantuan
sertifikasi HKI kepada kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) industri
kreatif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar