Masyarakat Miskin Kota

Kemiskinan Struktural di Masyarakat Miskin Kota:

Masalah dan Agenda Strategis

Kemiskinan tampaknya menjadi masalah yang sangat krusial saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya pelonjakan angka pengangguran yang juga menjadi akibat terjadinya pelonjakan angka kemiskinan. Kemiskinaan tidak hanya terjadi didaerah pedesaan tetapi saat ini justru lebih mengarah ke daerah perkotaan. Kemiskinan di  perkotaan, persoalannya lebih kompleks disbanding dengan yang ada dipedesaan. Masyarakat desa masih mungkin mengandalkan sebagian sumbangan panganna berasal dari alam ataupun tetangga sekitar, tetapi bagi masyarakat kota cenderung kurang dalam hal ini dikarenakan jaringan pengaman sosial tidak sekuat di pedesaan. Selain itu persoalan kemiskinan di perkotaan juga semakin krusial ditangani terutama karena ekses sosialnya yang luas, seperti meningkatnya kriminalitas di perkotaan, meningkatnya jumlah anak jalanan, konflik sosial, penjarahan dan berbagai bentuk persoalan sosial lain.

Daerah-daerah besar yang mengalami permasalahan kemiskinan perkotaan sangat banyak seperti Jakarta, Malang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Palu. Setiap daerah melakukan kajian terhadapa permasalah kemiskinan di daerahnya, dengan melihat mengapa kemiskinan itu terjadi dan sampai saat ini belum terselesaikan serta bagaimana visi kedepan untuk menanggulangi kemiskinan struktural yang terjadi didaerahnya masing-masing. Dalam buku yang membahas bagaimana hasi dari kajian di daerah tersebut pada dasarnya memiliki persamaan terhadap akar dari kemiskinan dan bagaimana visis kedepan untuk meminimalisir kemiskinan yang ada dengan merumuskan kebijakan yang berorientasi kepada rakyat miskin kota dan mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan yang ada.

Faktor-faktor kemiskinan dalam arti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang serta biaya lainnya secara layak yang dipengaruhi oleh aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu factor lain yang menyebabkan kemiskinan structural diperkotaan juga terkait dengan tiga aspek yaitu kelembagaan, regulasi/kebijakan ekonomi pada orde baru dan masalah transparansi serta “good governance”. Berbagai daerah kota yang mengalami permasalah kemiskinan perkotaan menyataan bahwa regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada masa orde baru sangat berdampak signifikan terhadapa masyarakat samapai saat sekarang ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya memihak pada satu golongan saja yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengakibatkan kesengasaraan dan menindas rakyat miskin serta kebijakan tersebut dinilai tidak berhasil dilakukan. Gambaran lain yang menunjukkan kemiskinan kota antara alain adanya dinamika pergulatan konflik yang mewarnai perkotaan menunjukkan kecenderungan negative mulai dari konflik pertanahan yang diselesaikan dengan kekerasan, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan perkotaan selain tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan afeksi sebuah kebutuhan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, persoalan identitas yang menjadi persoalan yang fundamental dengan adanya pengakuan sebagai warga kota serta tidak adanya ruang untuk melakukan partisipasi politik untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.

Pilihan bentuk kota yang demikian tentu membawa impilkasi yaitu terdapatnya dimensi yang menyertai kemiskinan kota. Dimensi kemiskinan majemuk yang dialami masyarakat miskin perkotaan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yaitu: Rendahnya kesejahteraan, rendahnya akses pada sumber daya, rendahnya kesadaran kritis, rendahnya partisipasi, rendahnya daya atu posisi tawar. Berbagai daerah  dengan pengalaman kemiskinan masyarakat miskin kota terdapat beberapa kelompok rentan di perkotaan yaitu tukang becak, pedagang kaki lima/kecil (gerobak,bakulan) asongan, pengamen, pemulung pengemis, gelandangan, anak jalanan, asongan, petani kota, nelayan kota, tukang ojek, tukang parker, difable dan pekerja seks komersial. Kemiskinan dalam arti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia tidak bisa lepas dari banyak factor yang berpengaruh dalam suatu tempat. Aspek ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab kemiskinan di perkotaan, factor yang lain seperti sosial budaya, politik memiliki peranan yang sangat kuat dalam melatarbelakangi munculnya lingkaran kemiskinan yang tak terselesaikan. Aspek politik yang menyebabkan kemiskinan yaitu: tidak ada budaya demokrasi yang mengakar, tidak berdayanya mekanisme dan system perwakilan politik mengahadapi kepentingan modal, tidak ada control langsung dari rakyat terhadap birokrasi, keputusan-keputusan politik yang sangat dipengaruhi keputusan dan kepentingan politik luar negeri. Aspek ekonomi yang mengakibatkan munculnya kemiskinan yaitu: kebijakan globalisasi atau liberalisasi sistem ekonomi, rendahnya akses terhadap factor produksi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, spekulasi mata uang. Aspek sosial budaya yang mengakibatkan kemiskinan yaitu: hancurnya identitas sosio cultural yang hidup di masyarakat, hancurnya kemampuan komunikasi antar berbagai kelompok dan gerakan sosial, marginalisasi mayoritas rakyat.

Mengingat adanya kompleksitas persoalan kemiskinan di wilayah perkotaan menuntut adanya pemetaan secara kritis kendala yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan structural diperkotaan. Adapun kendala itu terjadi diseluruh lapisan masyarakat, yaitu: kelemahan dari dalam diri rakyat miskin sendiri; kelemahan lain adalah datangnya dari NGO, yang dalam proses advokasi dan program pendampingannya menggunakan asumsi masyarakat miskin kota dalam keadaan lemah; munculnya kembali era multi parti ternyata belum member jaminan bergantinya system birorasi: kalangan intelektual yang berada di kampus baik itu staf edukasi dan mahasiswa ternyata belum mampu menurunkan kadarnya sebagai kelompok elit; pembubaran departemen penerangan yang menandai era kebebasan pers ternyata belum member jaminan lepasnya media massa dari orientasi kepada pasar.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang hanya bersifat parsial mustahil dapat menanggulangi persoalan kemiskinan secara efektif, untuk menanggulangi masalah sosial ekonomi penduduk miskin structural diupayakan program recue dengan cara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Ada enam kategori yang harus dijadikan patokan untuk mewujudkan visi kota untuk semua, yaitu: terbukanya ruang politik yang memungkinkan keterlibatan dan peran serta rakyat dalam proses pengambilan kebijakan; terbukanya peluang bagi penguasaan sumber daya kehidupan sosial maupun sumber daya penghidupan beruapa alat produksi dan factor produksi untuk masyarakat luas dan secara adil; kota harus menjammin kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga kota sebagai sarana yang memberikan kebebeasan berekspresi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berserikat; kota juga harus mampu menjamin warga kota dala penegakan hukum yang adil sehingga kota merupakan tempat yang bebas akan bentuk kekerasan; terciptanya sarana dan prasarana yang member peluang bagi kenyamanan warga kota mulai dari system transporatasi yang ramah lingkungan dan dapat diakses oleh seluruh warga kota dan didukung oleh distem informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; serta adanya perlindungan, pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dengan tidak bertentangan dengan HAM.

Agenda perubahan sangat diperlukan untuk meminimalisasi kemiskinan diperkotaan yaitu dengan adanya peran pemerintah dan peran masyarakat. Agenda yang harus dilakukan memiliki prioritas sebagai berikut:

	Peran masyarakat	Peran Pemerintah
Pemberdayaan Melalui Pengorganisasian	·     Masyarakat Miskin mengembangkan kelembagaan ·     NGO/LSM memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat ·     Mendorong semua pihak berorientasi pada masyarakat miskin. ·     Pendidikan alternatif	·     Pengakuan warga kota tanpa pembedaan status ·     Pengembalian hak asal usul masyarakat ·     Pemerintahan bersih ·     Rekonstruksi pendidikan
Advokasi dan Diseminasi Informasi	·     Rakyat mulai mengembangkan fasilitas dasarnya ·     Ikut dalam “Forum Antara” ·     Pengembangan Media Komunikasi RMK ·     Pengembangan mekanisme penyusunan kebijakan terhadap Rakyat Miskin Kota ·     Public hearing APBD dan PAD ·     Program pengkajian krisis terhadap sector kerawanan kota dan kelompok rentan kemiskinan di kota ·     Pelatihan civic education bagi masyarakat formal dan informal	·        Mendukung ·        Menyediakan ruang public ·        Kemudahan dana untuk mendukung inisisatif, kreatifitas usaha ekonomi rakyat miskin kota ·        Penyusunan kembali konsep dan model pendidikan non formal di perkotaan bersama rakyat ·        Pertemuan rutin serta penyamaan persepsi pada tingkat pemegang kebijakan kota yang berkait dengan penanggulangan kemiskinan
Optimalisasi Jaringan Masyarakat Miskin Kota Melalui forum	·     Mampu merumuskan dan mempengaruhi pengambilan keputusan ·     Penegakan hukum formal maupun hukum lokal untuk bertindak tegas terhadap KKN ·     Penyusunan dan implementasi program bersama antara RMK dan pelaku pembangunan	·        Mendengar dan menerima ·        Kemudahan dana untuk mendukung inisisatif, kreativitas usaha ekonomi rakyat miskin kota.